Sambangi DLH Kalteng, Senator Habib Said Abdurrahman Soroti Kesiapan Penanggulangan Bencana dan Ketimpangan Kewenangan

WWW.LENSARA.ID, PALANGKA RAYA – Anggota DPD RI asal Kalimantan Tengah, Habib Said Abdurrahman, melakukan kunjungan kerja (anjangsana) ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kalimantan Tengah, Selasa (23/12). Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan daerah dalam menghadapi potensi bencana alam, berkaca pada musibah yang baru-baru ini terjadi di wilayah Aceh dan Sumatera.

​Habib Said menegaskan bahwa dirinya ingin memastikan apakah Kalimantan Tengah sudah memiliki data konkret terkait mitigasi dan penanggulangan bencana. Data tersebut sangat krusial sebagai bahan yang akan ia sampaikan dalam Sidang Komite II dan Sidang Paripurna DPD RI mendatang.

​”Kita perlu data yang akurat agar langkah penanggulangan bencana di Kalteng tepat sasaran. Hasil diskusi ini akan saya bawa ke tingkat pusat untuk diperjuangkan dalam sidang komite maupun paripurna,” ujar Habib Said.

​Persoalan Deforestasi dan Perizinan

​Kedatangan rombongan senator ini disambut langsung oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kalteng, Joni Harta. Dalam pertemuan tersebut, Joni memaparkan kondisi riil lingkungan di Bumi Tambun Bungai. Ia menyoroti isu deforestasi yang menurutnya belum ditangani secara ideal.

​”Deforestasi yang terjadi saat ini tidak berbanding lurus dengan kondisi pemulihan yang ada di lapangan,” ungkap Joni Harta di hadapan rombongan.

Selain itu, Joni juga mengingatkan banyaknya korporasi atau perusahaan yang masih harus menyesuaikan perizinan mereka dengan regulasi terbaru. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan lingkungan hidup.

Belum Berkeadilan

​Satu poin krusial yang mencuat dalam pertemuan tersebut adalah ketimpangan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Menurut Joni, kewenangan yang masih didominasi pusat membuat daerah sulit untuk bergerak cepat dalam menyejahterakan masyarakatnya.

​Menanggapi hal itu, Habib Said Abdurrahman menyayangkan implementasi desentralisasi yang dirasa belum berpihak sepenuhnya pada daerah. Ia menilai ketimpangan ini berdampak langsung pada tingkat kemakmuran warga lokal.

​”Sangat disayangkan, sistem desentralisasi saat ini justru membuat masyarakat Kalteng sulit untuk dikatakan sejahtera, apalagi mencapai taraf makmur. Masih ada jarak yang lebar antara kewenangan pusat dan kebutuhan nyata di daerah,” tegas Habib Said.

​Kunjungan kerja ini diharapkan mampu menjadi jembatan aspirasi agar kebijakan pusat ke depannya lebih sinkron dengan kondisi geografis dan kebutuhan perlindungan lingkungan di Kalimantan Tengah.