PKC. PMII Kalteng Tuntut Pemprov. Kalteng lebih Fokus

Palangkaraya, www.Lensara.id,-

Euforia hari jadi Kalimantan Tengah yang ke-66 memang patut dijadikan sebagai rasa syukur seluruh elemen masyarakat Kalimantan Tengah. Refleksi terkait pembangunan provinsi Kalimantan Tengah tentu menjadi keharusan kita bersama juga menjadi titik kembali untuk apa provinsi ini dibentuk dan dibangun. Seperti halnya pengembangan sumber daya manusia yang ada di Kalimantan Tengah, pemerataan pendidikan merupakan urgensi bersama sesuai amanat undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional dan juga amanat undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 “mencerdaskan kehidupan bangsa”.
Dalam hal ini PKC PMII Kalimantan Tengah mengingatkan kepada pemerintah provinsi Kalimantan Tengah perlu mengoptimalkan pemerataan pendidikan seperti pembangunan fasilitas sarana dan prasarana sekolah di berbagai pelosok desa yang mana kita ketahui bersama bahwa masih banyak di desa-desa di provinsi Kalimantan Tengah yang sekolahnya baik sarana dan prasarana tidak layak untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran.

Mendekati tahun politik 2024, Kalimantan Tengah akan menghadapi pilkada serentak, maka daripada itu bupati di berbagai kabupaten di Kalimantan Tengah yang sudah habis masa baktinya akan digantikan oleh PJ Bupati.

PKC PMII Kalimantan Tengah sebagai organisasi kepemudaan yang selalu konsen memberikan saran kepada pemerintah daerah agar membuat kebijakan yang berpihak kepada masyarakat Kalimantan Tengah khususnya seperti mengoptimalkan pemerataan dan juga pembangunan fasilitas pendidikan yang ada di Kalimantan Tengah. Kami juga berharap kepada bapak gubernur provinsi Kalimantan Tengah untuk lebih selektif dalam memilih PJ Bupati yang memilik track record yang baik dan memiliki kepemimpinan yang mumpuni. Untuk itu PMII juga berharap kepada seluruh konstituen di seluruh pelosok Kalimantan Tengah agar memilih kandidat kepala daerah yang betul betul menjalankan tugasnya bukan hanya sekedar untuk kepentingan segelintir aparatur pemerintah sampai terpilihnya kepala daerah yang baru pasca pilkada serentak tahun 2024.